Komentar
Situbondo - Infopol.co.id
Akhirnya, Bupati Situbondo secara resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/14/431.406/2026 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Langkah tegas ini diambil untuk menjaga kondusifitas iklim invetasi di Kabupaten Situbondo, (Senin, 12/01/2026).
Surat Edaran Bupati yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, serta Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan ini menegaskan mengatur perlunya langkah-langkah administratif terhadap Ormas maupun LSM yang melakukan kegiatan di lingkungan instansi pemerintah maupun mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten Situbondo.
Ada beberapa poin penting yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Situbondo tersebut. Diantaranya;
1. Setiap orang atau kelompok yang mengatasnamakan Ormas atau LSM yang melakukan kunjungan kerja, koordinasi, maupun permintaan informasi, wajib menunjukkan Surat Keterangan Pendataan (SKP) yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Situbondo.
2. Sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, Ormas yang telah memiliki pengesahan Badan Hukum (AHU) maupun Surat Keterangan Terdaftar (SKT) wajib melaporkan keberadaan dan kepengurusannya kepada Pemerintah Daerah setempat melalui Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.
3. Instansi pemerintah berhak menolak segala bentuk kegiatan atau aspirasi dari Ormas/LSM yang tidak dapat menunjukkan SKP dari Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.
4. Apabila terdapat unsur paksaan, intimidasi, atau tindakan yang mengarah pada gangguan ketertiban (premanisme), agar segera berkoordinasi dengan Bakesbangpol Kabupaten Situbondo atau Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta iklim investasi di Kabupaten Situbondo.
5. Setiap Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Desa/Lurah diharapkan meneruskan substansi Surat Edaran ini kepada rekanan atau mitra kerja di wilayah masing-masing untuk menciptakan keseragaman langkah.
Dengan diterbitkannya surat edaran ini, Kabupaten dengan pesisir terpanjang di Jawa Timur itu menegaskan komitmennya dalam menata keberadaan Ormas dan LSM supaya berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, profesional, juga menjadi salah satu bukti dukungan Pemkab Situbondo dalam rangka penindakan aksi Premanisme. (ip TD/red)