Komentar
Banyuwangi - INFOPOL.CO.ID
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar "Rembuk Disabilitas". Forum ini dijadikan sebagai wadah menyerap aspirasi sekaligus merumuskan langkah bersama antara pemkab dan para disabilitas, (Senin, 15/09/2025).
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, dalam rembuk ini dibahas soal berbagai permasalahan dan kebutuhan para disabilitas. Permasalahan dan kebutuhan itu dibahas untuk dicarikan solusi melalui program-program pembangunan daerah.
Bupati Ipuk menjelaskan, rembug ini adalah bagian dari upaya menguatkan komitmen sebagai Kabupaten Inklusif. Di tengah keterbatasan anggaran, kata dia, berbagai kebijakan selalu diupayakan agar berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk disabilitas.
“Kami berkomitmen agar fasilitas di Banyuwangi bisa melayani semua teman-teman disabilitas. Intinya kita perlu kolaborasi, saling mengingatkan,” ujarnya.
Bahkan, untuk menguatkan keberpihakan kepada kelompok disabilitas, Pemkab akan segera menerbitkan peraturan bupati yang akan menjamin hak-hak para disabilitas.
“Bahkan, bila memungkinkan akan kami Perda-kan juga. Terima kasih atas saran-sarannya dari teman disabilitas. Semoga Banyuwangi menjadi kota yang ramah untuk segala kelompok,” kata Ipuk.
Ditambahkan Kepala Bappeda Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo menjelaskan, Rembuk Disabilitas membahas lima isu utama, yakni kesehatan, pekerjaan, sosial, pemberdayaan, serta bidang lain yang terkait.
“Teman-teman ini mengupas lima bidang tersebut dari tiga sisi: persoalannya apa, faktanya seperti apa, dan harapannya seperti apa. InsyaAllah akan kami akomodir satu-persatu,” ujar pria yang akrab disapa Yayan itu.
Hasil rembuk itu, kata dia, akan menjadi masukan penting dalam penyusunan program pemerintah ke depan.
Seperti pelaksanan rembuk disabilitas tahun ini, dilaksanakan di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bibit mengatakan, sejumlah tantangan masih dihadapi penyandang disabilitas di Banyuwangi. Dalam pertemuan itu, organisasi-organisasi mengusulkan beberapa hal utama.
“Kami ingin agar disediakan transportasi publik yang ramah difabel. Kami juga berharap agar pemkab lebih banyak memberikan alat bantu bagi para teman disabilitas. Mengikutsertakan kelompok difabel dalam kampanye kesehatan bersama,” kata Bibit yang berprofesi sebagai guru.
Dia juga menekankan perlunya pendekatan lintas sektor dan keterlibatan aktif OPD dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. (IP TeDe/ Humas).