Komentar
Surabaya, infopol.co.id
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Asep Heri menerima kunjungan resmi dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Jawa Timur pada Kamis (8/5/2025). Kunjungan ini menjadi langkah awal percepatan proses sertifikasi tanah wakaf bagi tempat ibadah Khonghucu, khususnya klenteng, yang selama ini belum memiliki kepastian hukum.
Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, langsung menerima perwakilan Matakin di ruang rapat utama Kanwil. Dalam pertemuan tersebut, dibahas strategi bersama untuk mendata, mengelompokkan, dan mempercepat legalisasi klenteng yang tersebar di wilayah Jawa Timur.
“Kami sangat terbuka terhadap semua rumah ibadah, tanpa membedakan agama. Prinsipnya, negara harus memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada semua umat,” ujar Asep.
Sementara itu, Ketua Matakin Jawa Timur, Ongky Setio Kuncono, menyampaikan apresiasi atas diterimanya rombongan Matakin dengan hangat dan terbuka oleh BPN. Ia menekankan bahwa selama ini banyak klenteng berdiri di atas tanah tanpa sertifikat, meski telah digunakan puluhan tahun sebagai tempat ibadah.
“Kami sangat menghargai sikap terbuka dari Kanwil BPN. Ini bukan hanya tentang dokumen, tapi juga tentang kehadiran negara bagi umat Khonghucu,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil BPN Jatim akan melakukan sensus dan clusterisasi terhadap 35 klenteng yang teridentifikasi di berbagai kota/kabupaten. Proses ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi legalisasi kolektif aset keagamaan Khonghucu di Jawa Timur.
Langkah Kanwil BPN ini dinilai sebagai bentuk afirmasi nyata terhadap kebebasan beragama dan penguatan toleransi berbasis hukum. Jika sukses, Jawa Timur bisa menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan aset rumah ibadah minoritas. (Why).