Komentar
Jembrana | infopol.co.id – Kondisi hutan di wilayah Blimbingsari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, kian memprihatinkan. Hamparan hutan yang dulunya rimbun kini berubah menjadi lahan terbuka, ditumbuhi tanaman pisang, cokelat, dan tanaman produksi lainnya. Warga menilai, kerusakan tersebut terjadi akibat lemahnya pengawasan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat yang terkesan tutup mata terhadap aktivitas penggarapan liar.
Dari pantauan di lapangan, kawasan hutan yang seharusnya menjadi pelindung alam kini tampak gundul. Di sejumlah titik, terlihat jelas bekas-bekas penebangan dan pembukaan lahan. Tak sedikit bagian hutan yang kini berubah menjadi kebun pisang milik oknum warga.
Beberapa warga sekitar menyebut, penebangan pohon besar dan penggarapan lahan di kawasan hutan Blimbingsari sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada tindakan nyata dari instansi kehutanan.
“Kami heran, hutan ditebangi terang-terangan, tapi tidak pernah ada petugas yang menindak. Seolah-olah dibiarkan saja,” ungkap seorang warga, Kamis (9/10/2025).
Menurut warga, banyak pohon besar di kawasan itu ditebang untuk dijadikan kayu bakar atau dijual, sementara lahannya kemudian ditanami pisang dan cokelat. Aktivitas tersebut disebut berlangsung bebas, bahkan berjarak hanya sekitar satu kilometer dari kantor Desa Blimbingsari.
“Kalau KPH betul-betul menjalankan fungsi pengawasan, mustahil kerusakan seperti ini bisa terjadi. Hutan sudah berubah jadi kebun, tapi mereka diam saja,” tambah warga lainnya dengan nada kecewa.
Kerusakan ini bukan hanya menurunkan daya dukung lingkungan, tapi juga menimbulkan dampak serius bagi warga sekitar. Tanpa pepohonan besar yang berfungsi menyerap air, kawasan itu kini rawan banjir dan longsor setiap musim hujan.
“Dulu hutan ini menahan air dan menjaga tanah. Sekarang kalau hujan deras, air langsung meluap ke jalan dan kebun warga,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Kritik pun diarahkan kepada KPH Bali Barat yang dinilai lalai dalam menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan kawasan hutan. Sejumlah warga menilai, instansi tersebut baru bergerak setelah kondisi hutan benar-benar rusak dan laporan warga mencuat ke publik.
Saat dikonfirmasi, Kepala KPH Bali Barat, Agus Sugianto, mengaku pihaknya baru akan melakukan pengecekan lapangan.
“Besok pagi kami perintahkan KRPH Penginuman, Melaya, untuk mengecek ke lokasi. Terima kasih atas informasinya,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut justru menuai tanggapan sinis dari warga yang menilai langkah itu terlambat. Mereka berharap KPH tidak hanya turun setelah diberitakan, melainkan rutin melakukan pengawasan di lapangan untuk mencegah perambahan sejak dini.
Kini, masyarakat menuntut agar KPH Bali Barat bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan yang berakibat pada rusaknya hutan Blimbingsari. Warga juga meminta dilakukan penertiban terhadap pelaku penggarapan liar dan segera dilakukan reboisasi agar hutan yang hilang dapat dipulihkan kembali.
Jika tidak segera ditangani serius, hutan Blimbingsari dikhawatirkan hanya tinggal nama – menjadi saksi bisu lemahnya pengawasan dan abainya aparat terhadap kelestarian lingkungan di Jembrana.
(Red)