Komentar
Jakarta, infopol.co.id
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Asep Heri, tampil percaya diri saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (19/5/2025) di Jakarta Pusat. Dalam forum evaluasi nasional terhadap kinerja pertanahan, Asep datang membawa data kuat dan capaian strategis yang menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi paling progresif dalam percepatan program agraria nasional.
Salah satu sorotan utama adalah keberhasilan BPN Jatim mendorong pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di 28 kabupaten/kota sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program prioritas nasional. Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat.
“Kerja sama dan kolaborasi antara BPN dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur sangat solid. Terbukti, 28 daerah telah membebaskan BPHTB demi mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional di wilayah kami,” tegas Asep Heri di hadapan para legislator Senayan.
Di bidang sertifikasi tanah wakaf, BPN Jatim juga mencatat kemajuan signifikan. Dari total estimasi 133.674 bidang tanah wakaf di Jawa Timur, sebanyak 112.137 bidang telah berhasil didata dan disertifikasi. Capaian ini, menurut Asep, merupakan hasil sinergi bersama organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, kampus, dan pemangku kepentingan lainnya.
Secara keseluruhan, dari total 19,4 juta bidang tanah yang tersebar di 666 kecamatan dan 8.501 desa/kelurahan, sebanyak 15,7 juta bidang telah terdaftar. Sisanya, 3,7 juta bidang atau sekitar 19,5 persen, masih dalam proses penyelesaian. Namun secara nasional, angka tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi atas dari sisi progres pendaftaran tanah.
Melalui delapan program prioritas bertajuk Asta Praya Kencana, BPN Jatim terus menggerakkan percepatan reforma agraria berbasis kolaborasi. Capaian ini, yang dibarengi dengan komitmen politik daerah, menjadikan Jawa Timur bukan hanya patuh pada target pusat—tapi juga berhasil menjawab kebutuhan konkret masyarakat di akar rumput.
Asep Heri menunjukkan bahwa keberhasilan kerja pertanahan tidak bisa berdiri sendiri. Ia dibangun melalui kemauan politik lokal, sinergi institusional, dan kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh elemen. Di tengah tumpukan persoalan agraria nasional, Jawa Timur menawarkan satu kata penting: bisa. (Why).