Komentar
BANYUWANGI. Infopol.co.id - Perum Perhutani menyiapkan berbagai Langkah strategis termasuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumberdaya termasuk karyawan ,dan LMDH demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan menyusul beredarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) No. 287/MENLHK/PLA.2/4/2022.
Hari ini Prof.hariyadi selaku Rektor dari IPB ( Institusi Pertanian Bogor ) , Emi selaku kepala SPI ( satuan pemeriksa internal ) , kapolsek kalipuro ,Danramil kalipuro , jajaran direksi perum perhutani pusat dan divre Jatim berkunjung ke LMDH Kemuning Asri untuk menyerap aspirasi dari bawah.
Rozi selaku ketua LMDH Kemuning Asri menjelaskan butuhnya asupan informasi terkait nantinya kebijakan KHDPK.
" kami membutuhkan arahan dan saran untuk kesejahteraan LMDH Kemuning Asri agar bisa bermanfaat untuk masyarakat." Ungkapnya
Menurut Harmadi selaku pendamping Jatim bahwasannya Aturan PS saat ini masih berjalan ditempat , dengan adanya KDPK perlu diperjelas lagi.
" harapan kami dengan adanya program yang baru ini , bagaimana kelestarian hutan bisa terjaga".ungkap Harmadi
Edi Sukedi selaku Tim pendamping masyarakat ( TPM ) Banyuwangi Barat , dirinya berharap Perlunya bentuk perhatian lebih yang dibawah khususnya masyarakat desa hutan.
"Dengan aturan yang akan nantinya diterapkan nanti , kami memohon LMDH dijadikan syarat kepentingan oleh kaum kaum elite."pintanya
Beberapa aspirasi ditampung dan diterima oleh Prof.Hariyadi , aturan KHDPK yang ditetapkan masih belum tau detilnya.
" Kami saat ini masih belum tau detil regulasi dari KHDPK ini , makanya untuk saat ini kita jalin komunikasi yang lebih solid dan jangan terbara isu isu yang tidak jelas."ujarnya
Masih Prof hariyadi , dirinya juga mengharap apa yang sudah berjalan dan terjain kemitraan saat ini bisa nyaman dan aman.
" Mari bersama sama menjaga Hubungan solid antara perhutani dengan LMDH saat ini bisa bermanfaat dan sejalan." Pintanya.(IP-gus dewo)