Komentar
Gresik, infopol.co.id
Di tengah sorotan publik terhadap lambannya reforma agraria dan tumpang tindih kepemilikan lahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Dr. Asep Heri, SH., M.H., ARMP., melakukan inspeksi langsung terhadap layanan prioritas wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Rabu (14/5).
Langkah ini bukan sekadar agenda seremonial. Dalam atmosfer yang mencerminkan urgensi perubahan, Dr. Asep turun langsung menelisik dapur birokrasi pertanahan yang selama ini kerap dianggap lamban dan berbelit—terutama dalam konteks tanah wakaf yang menyangkut kepentingan publik dan keagamaan.
Disambut oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Gresik beserta jajaran, kunjungan ini memfokuskan pada tiga elemen krusial: evaluasi kualitas layanan publik, percepatan sertifikasi tanah wakaf, dan optimalisasi sistem digital.
“Layanan wakaf bukan hanya soal administratif, ini menyangkut jantung sosial umat. Jika kita gagal di sini, maka kita gagal melayani publik,” tegas Dr. Asep dalam sambutannya.
Tak puas hanya dengan paparan data internal, Asep juga berdialog langsung dengan pemohon layanan. Langkah ini mengindikasikan pendekatan baru yang lebih partisipatif: mendengar dari akar rumput, bukan hanya dari laporan resmi.
Langkah penguatan layanan wakaf ini selaras dengan agenda strategis nasional reforma agraria, yang kini mulai menyentuh ranah sakral: tanah wakaf dan aset keagamaan. Dalam konteks Gresik—kota santri dan basis sejarah penyebaran Islam—langkah ini bisa menjadi preseden penting. Sertifikasi tanah wakaf bukan lagi sekadar dokumen, tapi ikhtiar mengukuhkan legitimasi sosial dan hukum atas aset umat.
Melalui kunjungan ini, BPN Jatim memberi sinyal tegas: reformasi birokrasi tak hanya untuk investasi dan industri, tapi juga untuk kepentingan spiritual dan sosial. Sebuah langkah kecil, tapi fundamental, dalam memadukan keberpihakan negara terhadap hak agraria dan keadilan komunal. (Why).