Komentar
Surabaya, infopol.co.id
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggulirkan langkah serius menuju layanan pertanahan berbasis digital. Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Dr. Asep Heri, S.H., M.H., QRMP, secara terbuka menginisiasi Sosialisasi Peralihan Elektronik dan Penggunaan Libre CAD bersama Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian ATR/BPN, Rabu (21/5/2025), dalam forum daring yang diikuti seluruh Kantor Pertanahan se-Jatim.
Inisiatif ini menandai babak baru pelayanan publik berbasis transparansi dan efisiensi, menyusul rencana penggantian software AutoCAD dengan Libre CAD untuk pemetaan GeoKKP. Tak hanya soal perangkat lunak, sosialisasi juga menekankan percepatan transformasi pelayanan, termasuk digitalisasi layanan peralihan hak atas tanah.
"Penambahan layanan peralihan secara elektronik adalah langkah konkret menuju pelayanan prima. Kami ingin memastikan prosesnya tidak hanya cepat, tetapi juga terukur dan akuntabel,” tegas Dr. Asep Heri di hadapan para pejabat pertanahan.
Dalam forum tersebut, PUSDATIN mengurai langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh kantor-kantor pertanahan, mulai dari manajemen antrian daring hingga integrasi sistem data spasial. Libre CAD, sebagai perangkat lunak pemetaan alternatif, diharapkan memangkas ketergantungan terhadap lisensi AutoCAD yang mahal, sekaligus mendorong efisiensi anggaran.
Lebih dari sekadar pembaruan teknis, inisiatif ini digadang sebagai tulang punggung implementasi Zona Integritas di lingkungan ATR/BPN. Melalui sistem digital yang terukur, BPN Jatim ingin memastikan rasa keadilan masyarakat dalam mengakses hak-hak atas tanah dapat dijamin tanpa celah pungli atau penyimpangan prosedural.
Sosialisasi ini diikuti tidak hanya oleh para Kepala Kantor Pertanahan, tetapi juga Kepala Seksi Penetapan Hak, Kepala Survei dan Pemetaan, hingga petugas loket. Pelibatan lintas lini menjadi indikasi bahwa reformasi digital ini menyasar langsung titik-titik pelayanan publik yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.
Langkah Dr. Asep Heri ini bisa menjadi blueprint nasional apabila sukses diterapkan. Namun tantangannya jelas: kesiapan SDM, konsistensi supervisi, dan keberanian menindak setiap bentuk pelanggaran dalam masa transisi digital.
Jika benar-benar konsisten, Jawa Timur tak hanya menjadi pelopor, tetapi juga simbol perubahan wajah birokrasi pertanahan Indonesia—dari lamban dan berbiaya tinggi, menjadi cepat, bersih, dan merakyat. (Why).