Komentar
BANYUWANGI, infopol.co.id - Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, diduga tidak tersalurkan dengan benar. Banyak Kelompok Penerima Manfaat (KPM) tidak mendapatkan hak Bansosnya, diduga akibat politisasi yang terjadi di Desa Tegalharjo, Glenmore.
Banyaknya KPM yang tidak mendapatkan hak bansosnya secara bersamaan, membuat miris banyak kalangan. Terlebih permasalahan tersebut tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada para KPM yang berhak menerima bansos.
Kejadian itu antara lain dialami para KPM di wilayah Afdeling Kali Takir, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (3/5/2024).
Awal munculnya masalah bansos tersebut bermula dari banyaknya keluhan warga masyarakat Desa Tegalharjo yang menyampaikan kepada awak media.
"Kemarin-kemarin saya dapat, tetapi sejak tahun 2024 dan semenjak pergantian kepala desa yang baru, hampir sebagian besar warga masyarakat Desa Tegalharjo, khususnya di Afdeling Kali Takir, hampir semuanya tidak mendapatkan bansos," tutur beberapa warga yang enggan disebutkan namanya.
Kata mereka, andaikan yang tidak mendapatkan bansos hanya satu atau dua orang, mungkin bisa dimengerti. "Tetapi kejadian ini bersamaan, dan hampir semua warga masyarakat sekitar kami tidak mendapatkannya," lanjutnya.
Beberapa warga itu akan meminta penjelasan dan berniat melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait. "Kalau perlu kami siap beramai-ramai datang ke kantor desa untuk mempertanyakan masalah ini," tambahnya.
Pendamping Desa Tegalharjo, Holil, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menyampaikan, bahwa dirinya sebagai pendamping desa sudah menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak Pemdes Tegalharjo. "Terkait bansos tersebut, saya sudah sampaikan ke pihak desa, dan berjanji akan cek ulang data KPM," kata Holil.
Sementara Sekdes Tegalharjo, Budiono setelah dikonfirmasi dan ditemui oleh salah satu aktivis dan awak media menjelaskan, bahwa satu minggu sebelumnya, pihaknya sudah pernah membahas dengan semua pihak yang terkait, termasuk Pak RT Pak RW dan kepala dusun.
"Kebetulan saya jadi moderatornya, kita kroscek dan data ulang atas kelayakan penerimaan bansos," beber Sekdes.
Yang dipertanyakan warga, setelah cek data tahun 2024, sebagian besar warga masyarakat yang tercantum namanya tercatat mendapatkan bansos. "Tetapi kenapa kok tidak sampai ke tangan ke warga masyarakat yang berhak menerima ?," suluk warga lainnya.
Namun terkait masalah bansos tersebut, Sekdes berjanji akan melakukan pengusutan . "Masih kita selidiki lebih lanjut dan kita perjuangkan hak-hak nya warga dan memang layak serta seharusnya mendapatkan bansos," tegasnya.
(Team/Red)