Komentar
Situbondo - Infopol.co.id
Ratusan warga tergabung dalam LSM Siti Jenar menggelar aksi unjuk rasa damai di dua titik, yakni di depan Kantor Pemkab dan DPRD Situbondo. Massa menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo segera menutup stockpile di Kecamatan Banyuglugur. Tuntutan itu buntut diduga dikarenakan meresahkan warga sekitar karena dampak lingkungan, legalitas tambang, hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, (Senin, 15/09/2025).
Aksi damai yang dipimpin Ketua LSM Siti Jenar, Eko Febrianto menegaskan, keberadaan stockpile di tengah pemukiman warga sudah sangat mengganggu kenyamanan dan kesehatan.
“Kami hanya menuntut satu: tutup atau pindahkan stockpile dari pemukiman warga. Ini menyangkut kesehatan dan kenyamanan masyarakat,” serunya di hadapan ratusan massa.
Selain Eko, orator lain Sumyadi Yatim Wiyono juga menyoroti lokasi stockpile yang berada di dekat rumah ibadah dan lahan pertanian warga.
“Kalau musim hujan, stockpile itu bau. Kiri masjid, kanan pemukiman, selatan pertanian. Kami minta pemerintah turun tangan, lindungi rakyat,” ujarnya tegas.
Unjuk rasa ini turut dikawal langsung oleh Kasatgas Anti Premanisme, Syaiful Bahri atau Bang Ipoel, bersama aparat penegak hukum (APH). Kehadiran mereka untuk memastikan jalannya aksi berjalan tertib, damai, dan tidak disusupi oleh pihak-pihak yang ingin memprovokasi.
Bang Ipoel menegaskan, pihaknya akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk menjamin kebebasan berpendapat sesuai aturan. Namun, ia juga menekankan komitmen untuk menindak tegas apabila ada oknum yang mencoba mengganggu situasi dengan tindakan premanisme.
“Kami berkomitmen menjaga Situbondo tetap damai dan kondusif. Masyarakat harus bisa menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut, sementara aparat siap bertindak jika ada yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan lain,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan aksi unjuk rasa, Sekretaris Daerah Situbondo, Wawan Setiawan menjelaskan jika izin operasional stockpile terbit melalui sistem OSS Nasional, sehingga tidak sepenuhnya di bawah kendali Pemkab Situbondo. Meski begitu, Pemkab telah menurunkan tim gabungan dari DLH, Disperindag, dan Satpol PP untuk mengevaluasi operasional stockpile, termasuk rekomendasi penambahan tembok pelindung, pemasangan jaring (faranet), serta penyiraman serbuk agar tidak beterbangan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Situbondo, Andi Handoko, menemui massa dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Besok kami akan turun langsung ke lokasi stockpile bersama anggota dewan lainnya. Aspirasi warga akan kami bawa ke rapat resmi,” ujarnya.
Dengan pengamanan persuasif dan humanis dari aparat Kepolisian serta kehadiran Kasatgas Anti Premanisme, aksi berjalan tertib hingga selesai. Massa kemudian membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan mereka kepada Pemkab dan DPRD Situbondo dan sebelum bubar mereka meminta ketika wakil rakyat turun besok segera merekomendasikan penutupan Stockpile tersebut. (IP TeDe/ Drico)