Komentar
SITUBONDO, Infopol.co.id - Bupati Lira Kabupaten Situbondo, Didik Martono sangat geram mendengar adanya sinyalemen kegiatan P3-TGAI di Kabupaten Situbondo yang dananya bersumber dari APBN disinyalir dijadikan bancakan broker yang mengatasnamakan aspirator. Selasa (27/4/2022).
Dirinya menemui banyak fakta dilapangan ada beberapa kelompok tani dan kades mengeluh karena ditekan oleh orangnya DPR pusat, ketika uang P3-TGAI sudah cair supaya menyetor uang fee sebesar 15 hingga 40 persen atau dikerjakan oleh broker, hal ini seharusnya tidak terjadi, terang Didik Martono.
Debgan adanya keluhan tersebut, setelah saya telusuri ke salah satu desa yang menerima program P3TGAI, ternyata modus yang digunakan adalah semua rekening kelompok yang ada di beberapa titik dipegang oleh aspirator dengan alasan kepada penerima program P3TGAI yang dapat kucuran Dana tersebut, beralibi program yang akan dikerjakan ini tidak serta merta dari langit, tetapi ada yang mengusulkan dan membawanya ke kementerian, terangnya.
Sehingga dengan begitu, semua kelompok tani dan Kepala Desa prrcata Dan harus menyetor fee kepada orang dekat DPR yang mengusulkan, apakah sinyalemen ini benar atau tidak, ini Perlu Ada penelusuran lebih detail di masing masing Desa, ucapnya.
Oleh karena itu, saya mengingatkan sekali lagi kepada seluruh Kades atau Kelompok tani yang mendapatkan P3-TGAI, agar pada waktu pencairan di bank BRI, uangnya supaya tetap diamankan oleh bendahara jangan sampai jatuh kepada aspirator, kalau ini terjadi yang rugi adalah Kades dan kelompok tani itu sendiri, ujar Didik Lira.
Karena kalau misalnya ada persoalan hukum terkait pelaksanaan kegiatan P3-TGAI ini, yang bertanggung jawab di dalam perjanjian fakta integritas adalah Kades dan Kelompok tani penerina P3TGAI, oleh karena itu saya minta kepada kelompok tani dan Kades jangan mudah tertipu dan mudah dibujuk oleh rayuan gombal oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab.
Apabila pada saat pengambilan uang di bank,, misalnya ada tekanan dari aspirator, saran saya jangan takut, laporkan saja ke Aparat Penegak Hukum setempat atau buatkan pernyataan di depan pendamping agar kedepannya tidak Ada ketergantungan pada kelompok tertentu, ujarnya. (DenS).