infopol.co.id Kontak Redaksi- 085784424805 wa Tuntut Transparasi Panitia Seleksi Proses Open Bidding, Gabungan Massa Aksi Pertanyakan Kinerja Dua Perumda Kota Bandung

Iklan Semua Halaman

Iklan 928x90

Hot Post

Tuntut Transparasi Panitia Seleksi Proses Open Bidding, Gabungan Massa Aksi Pertanyakan Kinerja Dua Perumda Kota Bandung

Selasa, 12 Mei 2026

 



Bandung Kota, Infopol.co.id - Kecewa dengan kinerja dua Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Bandung, massa aksi gabungan ormas dan pedagang pasar menggelar aksi demo. Diterima oleh Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., di ruang kerja DPRD, Jalan Sukabumi No. 30, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, perwakilan peserta aksi menyampaikan aspirasinya dan meminta kejelasan kinerja Perumda Tirtawening dan Perumda Pasar Juara, (Selasa, 12/05/2026).


Massa aksi yang terdiri dari DPD Sundawani Indonesia Kota Bandung, DPP LSM Maung Kaboa, serta Pedagang Pasar Bersatu Kota Bandung yang mewakili pedagang Pasar Baru, Pasar Anyar, Pasar Cicadas, Pasar Ujung Berung, Pasar Ciroyom, Pasar Andir, dan pasar lainnya itu menggelar aksi demo menuntut keadilan atas dugaan kegagalan pengelolaan dua Perumda tersebut.


Koordinator aksi, Haidir Ismail, mengatakan, aksi ini merupakan respons atas dugaan ketidakmandirian Panitia Seleksi dalam proses open bidding Perumda Tirtawening.



“Tuntutan pertama berkaitan dengan proses seleksi calon Dewan Pengawas dan calon Dirut Perumda PDAM Tirtawening. Kami anggap keputusan Wali Kota terkait Pansel sejak awal cacat hukum administrasi karena bertentangan dengan ketentuan yang mengatur bahwa anggota Pansel harus bebas dari intervensi kekuatan politik mana pun,” ujar Haidir.


Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditinjau ulang agar proses seleksi berjalan sesuai aturan. Selain itu, pria yang juga berprofesi pedagang di Pasar Baru Bandung itu juga menambahkan percepatan seleksi open bidding untuk mengisi kekosongan jajaran pengawas dan direksi Perumda Pasar Juara.


“Kekosongan itu mengakibatkan pengawasan menjadi lemah. Fungsi direktur umum dan direktur keuangan ditangani satu orang, itu yang jadi masalah. Kami menuntut agar segera dilakukan open bidding. Secara teknis, teman-teman pedagang juga menyampaikan keluhan yang beragam,” tegasnya. (Senin, 11/05/2026).


Ia mengapresiasi langkah Ketua DPRD yang bersedia menerima dan menjembatani aspirasi ke Wali Kota Bandung dan direksi Perumda terkait.  



“Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan, Bapak Dewan Agung, dan Ibu Dewan Siti yang telah menerima kami. Kami akan menunggu sesuai janji bapak tadi,” katanya.

 

Sementara Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi menyatakan, pihaknya memahami tuntutan massa dan akan menindaklanjuti dengan mempertemukan mereka dengan Wali Kota Bandung serta jajaran direksi Perumda.


“Kita menerima keluhan serta aspirasi masyarakat yang tadi siang menggelar aksi damai. Dokumen surat permohonan akan kami sampaikan ke Wali Kota Bandung. Kami akan usahakan agar aspirasi ini ditindaklanjuti dengan duduk bersama pihak Pemkot dan Perumda terkait. Mohon waktu seminggu untuk merealisasikannya,” ucap Asep.


Pertemuan turut didampingi Dr. Agung dari Fraksi Nasdem dan Siti Marpuh dari Fraksi PKS. Secara simbolis, dokumen tuntutan diserahkan perwakilan aksi kepada Ketua DPRD untuk diteruskan ke Pemkot Bandung.(ip TD/ Topik)