Komentar
SLEMAN, infopol.co.id - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Ummat menggelar pertemuan Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Rich, Sleman, 2-3 Mei 2026. Diikuti lebih dari 1500 kader, Munas mengambil tema “Silaturahim Akbar, Milad Ke-5, dan Konsolidasi Menuju Kemenangan Pemilu 2029” dibuka secara langsung oleh Ketua Dewan Syuro, Amien Rais, Sabtu (2/5/2026) malam.
Agenda ini dihadiri ribuan kader, para pengurus DPD dan DPW Partai Ummat se-Indonesia. Pidato politik Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi dan Tausiyah Kebangsaan oleh Ketua Majelis Syura Amien Rais diperdengarkan di Ballroom hotel yang ada di Jalan Magelang itu.
Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri agenda ini untuk memberikan motivasi politik pada kader, hadir antara lain MS Kaban, KH Cholil Ridwan, Ustad Idrus Sambo dan Ustad Farid Okbah. Diagendakan pula orasi kebangsaan yang disampaikan oleh sejumlah tokoh nasional, seperti Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, Refly Harun dan Chusnul Mariyah.
Pertemuan nasional Partai Ummat dipungkasi dengan pengukuhan pengurus dan pembacaan Ikrar Kader, serta pernyataan sikap oleh Majelis Syura dan DPP Partai Ummat. Dalam pidato politik di pembukaan acara, Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menyerukan perlunya Reformasi Total dan mengajak kader untuk menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.
Ia melihat cita-cita Reformasi 1998 yang diperjuangkan 28 tahun silam belum terwujud. Hal ini tercermin dari kemiskinan yang dialami 186 juta penduduk Indonesia sesuai data Bank Dunia 2025 dan berbagai ketidakadilan seperti penyiraman air keras pada aktivis Andrie Yunus.
"Ironisnya siraman itu datang dari oknum aparat, yang hidupnya dibiayai pajak yang ditarik dari rakyat. Padahal kebebasan berpendapat adalah esensi wajib dari sebuah demokrasi. Tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi tidak bisa disebut demokrasi. Ditambah dengan teror yang menakut-nakuti rakyat, sempurna sudah esensi demokrasi dilanggar, karena tidak ada lagi bebas dari rasa takut. Kita Partai Ummat bersama mereka yang terzalimi," ungkp Ridho.
Menurutnya, badut-badut politik telah membajak agenda Reformasi dengan money politics dan patrimonialisme. Partai Ummat, untuk itu, menyerukan Reformasi total, melanjutkan cita-cita Reformasi 98, menuju Indonesia baru dan menuju demokrasi yang melahirkan keadilan multidimensional.
"Yang harus kita jaga adalah, jangan sampai apa-apa yang sudah dicapai melalui Reformasi 98 itu, mundur kembali ke zaman sebelum Reformasi. Yang gejala kemundurannya tersebut, sesungguhnya sudah mulai kita lihat kemunculannya dalam satu dekade belakangan ini," tegasnya.
Demi mewujudkannya, tiga bidang harus diperbaiki. Pertama, reformasi ekonomi, yakni melakukan redistribusi kesejahteraan ekonomi yang sebelumnya mengalir kepada orang-orang kaya saja, menjadi mengalir secara proporsional kepada segenap rakyat.
"Tidak boleh ada monopoli. Sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan sindikat," katanya.
Kedua, reformasi politik, dengan memberikan kehidupan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan bebas dari rasa takut, semuanya harus dijamin oleh negara Republik Indonesia.
"Reformasi politik juga harus memastikan menteri-menteri dipilih atas dasar keahlian dan juga kejujuran, bukan karena kedekatan atau balas budi," tandas Ridho.
(R Har)