Komentar
Halmahera Selatan, Infopol.co.id – Upaya pembenahan internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digulirkan sejak 2024 kembali diuji. Kali ini, sorotan mengarah ke proses pelantikan pengurus PWI Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, yang diduga melibatkan sumber pendanaan tidak transparan.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah jurnalis lokal menyebut adanya indikasi pembiayaan kegiatan pelantikan yang tidak jelas asal-usulnya. Dugaan mengarah pada keterkaitan dengan aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut. Isu ini berkembang di tengah harapan publik terhadap perbaikan tata kelola organisasi setelah sebelumnya PWI melakukan penataan ulang kepengurusan.
Di sisi lain, pengurus PWI Halmahera Selatan mengakui adanya penggalangan dana untuk pelaksanaan kegiatan. Mereka menyebut sumbangan berasal dari berbagai pihak sebagai bentuk dukungan terhadap organisasi. Namun, belum ada penjelasan rinci terkait daftar penyumbang maupun mekanisme penerimaan dana, sehingga memunculkan pertanyaan di kalangan internal dan publik.
Situasi ini menjadi perhatian karena menyangkut integritas lembaga profesi yang seharusnya menjunjung tinggi independensi. Dalam Kode Etik Jurnalistik, wartawan wajib menghindari konflik kepentingan serta tidak menerima imbalan yang dapat memengaruhi independensi dalam menjalankan tugas. Ketentuan ini juga relevan dalam aktivitas organisasi profesi, termasuk dalam pengelolaan kegiatan dan pendanaan.
Sejak 2024, PWI berupaya memulihkan kepercayaan publik setelah munculnya sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran. Pembentukan pengurus baru di berbagai daerah diharapkan menjadi langkah perbaikan. Namun, munculnya dugaan di Halmahera Selatan dinilai dapat menghambat proses tersebut apabila tidak ditangani secara terbuka.
Pengamat media menilai, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas organisasi. Audit internal serta penyampaian laporan keuangan secara terbuka dinilai penting guna memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses pelantikan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari PWI Provinsi Maluku Utara maupun PWI pusat terkait isu tersebut. Seorang jurnalis setempat mengatakan, “Kalau memang tidak ada pelanggaran, seharusnya dibuka saja sumber dan penggunaan anggarannya agar tidak menimbulkan spekulasi.”