Komentar
DENPASAR – Infopol.co.id
Seorang warga negara asing (WNA) asal Selandia Baru, Ataria Walter Wilson, 44, terseret kasus hukum serius di Bali. Ia resmi digugat secara perdata sekaligus dilaporkan pidana atas dugaan pemalsuan dokumen perizinan usaha dan manipulasi data perusahaan milik warga lokal.
Gugatan perdata telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, sementara laporan pidana yang dibuat di Polda Bali sudah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (21/11). Gugatan perdata diajukan Rani Revina melalui Kantor Hukum Nahak & Partner Law Office.
"Tuntutan utamanya adalah pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang diteken pada 7 Desember 2024," tutur kuasa hukum, Agustinus Nahak, S.H., M.H., didampingi Yanuar Nahak, S.H., M.H., Egydius Klau Berek, SH, dan Tim, saat di jumpai di Denpasar, Sabtu (22/11/2025)
Agustinus Nahak, menegaskan bahwa dari awal Wilson diduga telah menyiapkan skema penipuan yang membuat kontrak tersebut cacat kehendak dan memiliki sebab tidak sah. Agustinus mengungkap kasus ini bermula dari hubungan personal antara kliennya dengan Wilson.
Selama enam bulan, Rani disebut menampung WNA tersebut dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makan minum dan berbagai biaya. “Klien kami menyediakan tempat tinggal, makan, hingga kebutuhan harian selama kurang lebih enam bulan,” ujar pengacar telah tangani banyak kasus, baik pidana, perdata dan lain-lain.
Setelah hubungan semakin dekat, Wilson meminta menyewa sebagian lahan klien seluas 200 meter persegi untuk mendirikan kantor dan bisnis farmasi. Ia menjanjikan keuntungan besar. Karena rasa percaya dan iba, Rani akhirnya menyetujui perjanjian sewa dengan skema pembayaran bulanan.
“Ini membuktikan itikad baik klien kami, yang kemudian dikhianati oleh Tergugat,” tegas Agustinus. Kuasa hukum kemudian menemukan fakta mengejutkan. Wilson, yang menjabat sebagai Direktur PT Idanz Joint Ventures, diduga telah mencaplok dan memasukkan data usaha milik klien PT Yes Fitness Indonesia (NIB: 0805240933321) ke dalam NIB perusahaannya (NIB: 2907240078009) tanpa izin.
“Jenis usaha milik klien sudah dicantumkan dalam NIB Tergugat bahkan sebelum perjanjian sewa ditandatangani. Ini bukti kuat adanya niat jahat sejak awal,” tegasnya. Lebih jauh, janji pendirian pabrik obat ternyata tidak sesuai. NIB PT Idanz justru lebih menonjolkan usaha kebugaran jenis usaha yang selama ini dijalankan Rani.
"Hal ini menguatkan dugaan adanya upaya sistematis mengambil alih usaha klien," tambahnya. Secara paralel, Wilson dilaporkan ke Polda Bali dengan Nomor LP/B/119/II/2025/SPKT/POLDA BALI. Polda Bali telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 21 November 2025 dan mengirimkannya ke Kejaksaan Tinggi Bali.
Wilson disangkakan melanggar Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP terkait pemalsuan surat biasa dan surat otentik, serta Pasal 35 jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE tentang manipulasi dokumen elektronik. Ancaman hukumannya mencapai 12 tahun penjara. "Polda Bali telah kirim SPDP ke kejaksaan. Kalau sudah lidik, makan dalam waktu dekat yang bersangkutan terancam dipenjara," tutupnya.
Menimpali Agustinus, Yanuar Nahak, jelaskan manipulasi NIB melalui sistem OSS adalah kejahatan serius karena menyangkut dokumen resmi negara dan berpotensi merugikan banyak pihak. Melihat perkembangan kasus, pihak kuasa hukum mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memeriksa izin tinggal Wilson.
Ia diduga melanggar ketentuan keimigrasian dan dinilai patut dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian, termasuk deportasi dan penangkalan. “WNA yang melakukan kejahatan tidak boleh berlindung di balik status investor. Negara wajib tegas,” tandas Yanuar.
Bangunan yang didirikan Wilson di atas lahan sewa juga dipertanyakan legalitasnya. Pemkot Denpasar diminta memeriksa apakah bangunan tersebut memiliki PBG atau IMB. Bila tidak, pihak kuasa hukum meminta agar pemerintah melakukan penertiban, mulai dari penyegelan hingga pembongkaran.
"Selaku kuasa hukum, kami akan mendorong penyelesaian komprehensif, baik di jalur perdata, pidana, maupun keimigrasian," kisahnya. Egydius Klau Berek menambahkan, hukum Indonesia tidak boleh dikompromikan. "Ya, terlebih jika ada dugaan manipulasi oleh pihak asing dengan dalih investasi. Klien kami harus mendapat keadilan penuh,” tutup lelaki sapaan Egy.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombespol Ariasandy.SIK., membenarkan. Bahwa kasus tersebut masih berproses. "Ya benar, masih berproses," singkatnya. Sementara, Juru Bicara PN Denpasar Wayan Suarta yang dikonfirmasi mengenai gugatan terhadap Wilson mengatakan akan melakukan pengecekan. "Kami kroscek dulu," tutupnya. ()