Kepala Sekda & Inspektorat Ngacir Tak Berdaya Tindak Tegas Kadis Dan Kabid Dinas Lingkungan Hidup,Diduga Pejabat Lakukan Permainan Kotor Tunjuk Kerabat Garap Proyeknya

Surabaya - Infopol.co.id 

Sungguh Begitu miris dan menggores hati masyarakat Menyayangkan atas  kinerja (SEKDA) Sekretaris Daerah dan inspektorat kota Surabaya yang tak mampu berbuat apa - apa hingga kewenangan yang di emban nya  terkesan Pucat Tak Berdayadan serta tidak memiliki taring keberanian Untuk  Menindak tegas  menyikapi suatu permasalahan  atas dugaan pejabat LH bidang taman yang bermain dan menyalagunakan wewenang terkait proyek fisik dan lainnya selalu dikerjakan suami nya sendiri.

Seharusnya sekda dan inspektorat  sebagai pejabat publik setidaknya  langsung memberikan keterangan atas  dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan  Pejabat  (PNS) yang Gunakan kaki tangan kerabatnya untuk mengerjakan proyek nya yang ada di Kantor (DLH) bidang Taman ironisnya Sekda dan Inspektorat lebih memilih bungkam diduga kalah pamor dengan Kadis LH .

KADIS LH DAN KABID TAMAN DI DUGA ORANG KUAT MASIH KERABAT WALKOT SURABAYA .

HINGGA SEKDA DAN INSPEKTORAT TAK BERDAYA TAKUT   UNTUK MENCARI KEBENARAN .

Terpisah Tokoh Surabaya  ,H.Ruslan menegaskan Ketika dikonfirmasi Tim awak media ,sangat menyayangkan atas sikap sekda dan kepala  inspektorat yang enggan memberikan keterangan untuk publik saat di tanya melalui by chat whatsApp pribadinya  oleh wartawan ,(Kamis)02/10/25.

"Pejabat publik itu memiliki kewajiban untuk bersikap transparan dan memberikan informasi kepada masyarakat. Penolakan untuk menjawab atas konfirmasi dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menunjukkan adanya potensi maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang,"Tegasnya.

Sepertinya  Bukan Hanya cerita baru lagi jika proyek instansi pemerintah sarat dengan nuansa nepotisme. Sudah kerap kita dengar si A atau si B dengan mulus mendapatkan proyek dari departemen C lantaran mereka punya hubungan kekerabatan dengan pejabat berpengaruh di departemen bersangkutan hingga di hawatir kan adanya Dugaan Manipulasi data atau MarcUp anggaran yang bisa jadi merugikan APBD dari pajak rakyat warga Surabaya hanya untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri.

(MH/Tim)