Komentar
Gresik,INFOPOL.CO.ID.Pendidikan adalah sesuatu kewajiban mutlak bagi warga negara Indonesia,tanpa terkecuali.Sesuai maklumat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31(ayat1)"setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".Pasal ini menegaskan, bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia dan kewajiban negara untuk memenuhinya.
Pada dasar keharusan sebagai warga negara memang merupakan prioritas dalam penerimaan murid baru atau PPDB.Akan tetapi jauh dari kenyataan selama ini,keluhan orang tua siswa begitu kentara apalagi yang tidak mengerti digital(gaptek)."pasrah aja, diterima alhamdulillah tidak diterima pun gak apa-apa,"keluhnya.Sistem saat ini buat bingung kita-kita,walaupun dikatakan muda bagi orang mengerti,terangnya lebih lanjut.
Sebetulnya sangat simple dan relevan perihal tersebut,jika memakai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan.Baik lembaga eksekutif maupun legislatif serta lembaga negara lainnya dapat memberikan kebijakan bagi masyarakat.
Bukan rahasia umum... indikasi lembaga pendidikan terfavorit di wilayah kecamatan Driyorejo Gresik selalu memanfaatkan celah untuk menerima calon siswa lewat pintu belakang.
"seharusnya orang kondisi seperti saya ini yang tidak mampu untuk diperioritaskan atau diutamakan dalam penerimaan siswa"ungkap orang tua calon siswa.Coba bayangkan ada dugaan kades(kepala desa) memakai jalur Afirmasi,apa pantas hal itu terjadi,lanjutnya.
Saat awak penulis menerima informasi adanya kejadian itu,maka indenpendensi seorang jurnalis melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke sekolah yang terindikasi.
"memang semua pendaftaran SPMB SMA/SMK harus melalui sistem online,jadi sekolah kita(tidak berani) membantu mengusahakan untuk diterima,jawab kasek SMAN 01.
Perlu diketahui kepala sekolah adalah orang baru dan pindahan dari sman 07.
Ada indikasi dalam SMPB penerimaan siswa SMA juga SMP, banyak terjadi rekomendasi dari beberapa pihak adanya kedekatan dengan kepala dinas terkait.Hal itu memicu kecemburuan di kalangan masyarakat umum.Sehingga pada 28/06'25 kalangan kebawah dengan terpaksa menggeruduk sekolah alasannya tidak diterima masuk sekolah negeri.Solusi tepat atau pihak sekolah takut akan anarkis warga,sehingga ada penyelesaian antara kades,warga sekolah SMAN 01 dan kacab.
Disini dapat diambil kesimpulan,adanya sistem online spmb menurut acuan tidak diperbolehkan adanya rekomendasi dari manapun...!!!. @kodiminvestigasinfopol.