Komentar
Sukabumi Kabupaten, Infopol.co.id - Rampungnya pembangunan jembatan Cisolok - Cibareno pada Oktober 2025 dengan pelaksana oleh PT Galih Medan Persada KSO PT Padi Raya Cemerlang diduga masih menyisakan beberapa permasalahan. Dugaan tersebut berasal dari "nyanyian" mantan karyawan PT Galih Medan Persada sendiri, (Senin, 11/05/2026).
Permasalahan tersebut diduga salah satunya belum di gantinya dana talangan yang sempat di bayarkan oleh karyawan lapangan dari PT Galih Medan Persada seperti pembayaran Time Sheet & lembur operator excavator. Informasi ini disampaikan langsung oleh mantan karyawan PT Galih Medan Persada sebut saja KEJ pada awak media.
Sementara itu, di konfirmasi pada bagian keuangan yang pernah berkantor di Cisolok melalui aplikasi WhatsApp, informasi tersebut dibenarkan oleh pihak terkait.
Mantan karyawan ini menegaskan, anggaran pembangunan jembatan itu mencapai kurang lebih 140 milyar dan terbagi di 9 pembangunan jembatan dari mulai Cibareno sampai Ciujung dan sudah terbayarkan oleh kementrian PUPR.
"Di bantuin selesaikan proyek malah seenaknya gak mau bayar dana talangan yang di keluarkan oleh karyawan", beber KEJ dengan nada kecewa.
Kemudian nara sumber pun membeberkan rincian Remburse dan dana yang belum di bayar sekitar Rp 476.281.672.00 dengan rincian sebagai berikut;
- Wil 1 Ciujung Rp. 25.526.000,00
- Wil 2 Jampang Surade Rp. 48.089.500,00
- Defry dan Fatoni Rp. 290.796.172,00
- PT Astri Sidiq Jaya Rp.36.120.000,00
-Pasir dan batu Gunawan RBL MTR CBRN 421 Rp. 3.400.000,00
-Pasir Gunawan RBL MTR CBRN 420 Rp. 6.000.000,00
- Sewa Water Barier Dishub Jan-Juli RB2L Juli 2024 Rp. 28.000.000,00
- Sewa Water Barier Dishub RB2L Agustus 2024 Rp. 4.000.000,00
-Sewa Water Barier Dishub RB2L September 2024 Rp 4.000.000,00
-Sewa Water Barier Dishub RB2L Oktober 2024 Rp 4.000.000,00
- UM Operator Excavator Jiyono Mei-Agustus 2025, Rp. 26.350.000,00.
Menindaklanjuti permasalahan tersebut, KEJ berharap PT Galih Medan Persada KSO PT Padi Raya Cemerlang segera menyelesaikan pembayaran dana talangan talangan pada karyawan yang telah membantu dengan dana pribadi demi kelancaran pelaksanaan proyek agar tidak menjadikan preseden buruk bagi kontraktor juga meminta pihak Kementrian PUPR membantu dan memfasilitasi hal tersebut.
Saat berita ini dirilis, pihak media mencoba menghubungi perusahaan terkait untuk konfirmasi, namun masih belum ada konfirmasi resmi terkait permasalahan di atas. (ip TD/ Topik, red)