Komentar
JEMBER, infopol.co.id – Wakapolres Jember menghadiri acara Launching Penyaluran Bantuan Pangan untuk alokasi periode Februari hingga Maret Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas pangan serta meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Jember Kompol Ferry Dharmawan, S.Psi., S.I.K., menyaksikan langsung proses pelepasan armada yang membawa bantuan yang berupa bahan pokok kepada para penerima manfaat.
Kehadiran pihak kepolisian dalam kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan proses penyaluran berjalan aman, tertib, lancar, dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Diharapkan melalui program bantuan ini, dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga di wilayah Kabupaten Jember.
Pemerintah Kabupaten Jember bersama Perum Bulog resmi meluncurkan penyaluran Bantuan Pangan 2026 di Gudang Bulog Mangli, Jumat 10 Juni 2026. Program ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga dirancang agar tidak mengganggu stabilitas harga di tingkat petani.
Wakapolres Jember menyebut jumlah penerima bantuan pangan (PBP) di Jember mencapai 390.744 orang. Angka ini disebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya di tingkat Jawa Timur.
“Untuk penerima PBP di Kabupaten Jember sebanyak 390.744. Ini mengalami penurunan dibanding sebelumnya,” kata Ferry Dharmawan.
Penyaluran tahap awal difokuskan di tiga kecamatan kawasan perkotaan, yakni Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari. Pilihan lokasi ini bukan tanpa alasan.
Bulog menilai distribusi di wilayah dekat pasar dapat membantu menekan harga bahan pokok pasca momentum Ramadan dan Idulfitri, periode yang kerap memicu lonjakan inflasi.
“Wilayah kota dekat dengan pasar, sehingga penyaluran ini bisa membantu menurunkan inflasi bahan pokok,” ujarnya.
Secara total, bantuan yang disalurkan untuk alokasi Februari–Maret mencapai sekitar 8.000 ton beras. Selain itu, terdapat distribusi minyak goreng dalam jumlah besar.
Namun, di balik penyaluran bantuan tersebut, Bulog juga menghadapi tantangan menjaga keseimbangan dengan harga gabah di tingkat petani. Pasalnya, intervensi pasar melalui bantuan pangan berpotensi menekan harga jika tidak diatur dengan cermat.
Kompol Ferry Dharmawan menjelaskan, saat ini harga gabah justru menunjukkan tren kenaikan. Jika pada awal tahun harga gabah berada di kisaran Rp 6.100 per kilogram, kini telah naik melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500.
“Hari ini untuk varietas tertentu sudah di angka Rp6.700, bahkan di wilayah selatan untuk IR64 bisa menyentuh Rp8.000 per kilogram,” ujarnya.
Kenaikan ini, menurut Ferry tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah dalam mendorong penyerapan gabah, termasuk saat panen terdampak cuaca ekstrem. Hingga awal April, Bulog Jember mencatat telah menyerap sekitar 198.000 ton gabah kering panen.
Karena itu, penyaluran bantuan pangan dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah perkotaan sebelum menjangkau desa-desa. Strategi ini dimaksudkan agar tidak mengganggu momentum panen raya yang tengah dinikmati petani.
“Jangan sampai penyaluran ini justru membuat harga di tingkat petani turun kembali,” kata Ferry.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait melihat program bantuan pangan sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya setelah periode konsumsi tinggi selama Ramadan dan Idulfitri.
“Setelah peak season seperti Ramadan dan Idulfitri, inflasi biasanya meningkat. Bantuan pangan ini diharapkan bisa menurunkan inflasi sekaligus meringankan beban masyarakat,” ujar Fawait.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program ini, mulai dari pemerintah pusat, Bulog, hingga aparat keamanan.
Di sisi lain, pemerintah daerah mulai mengantisipasi potensi gangguan sektor pangan akibat cuaca ekstrem. Peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kemungkinan El Nino menjadi perhatian tersendiri.
Menurut Fawait, pemerintah daerah akan memperkuat infrastruktur pertanian untuk mengurangi risiko tersebut.
“Kami akan bahu-membahu dengan semua pihak untuk meminimalisir dampak, termasuk mengoptimalkan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan pompa air,” tandas Fawait.
Dengan kombinasi intervensi bantuan sosial dan penguatan sektor hulu pertanian, pemerintah daerah berharap stabilitas pangan di Jember tetap terjaga, baik dari sisi harga, ketersediaan, maupun kesejahteraan petani. (Win)