Komentar
Bojonegoro - infopol.co.id Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro.
Kunjungan ini disi dengan diskusi bersamBerbagai5 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait rencana, progres pembangunan, serta berbagai5 kendala dalam pelaksanaan program kegiatan daerah.
Acara berlangsung di Gedung Putih Pemkab Bojonegoro, Sabtu (1/11/2025), dan disambut langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, bersama Wakil Bupati, Nurul Azizah, serta Sekretaris Daerah yang baru dilantik, Edi Susanto.
Turut hadir sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya dari Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, Bappeda, Dinas Pendidikan, BPBD, hingga BPKAD.
Diskusi berlangsung dalam suasana santai dan produktif. Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro memaparkan berbagai capaian dan rencana pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah daerah, baik di bidang fisik maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PM).
Namun demikian, keduanya juga menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi, termasuk perihal APBD dan rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah oleh Kementerian Keuangan.
Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Prof. Pratikno menyampaikan apresiasi atas langkah dan progres pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. la menegaskan bahwa tantangan anggaran bukan hanya dialami oleh Bojonegoro, melainkan juga oleh banyak daerah lain di Indonesia.
“Kondisi keuangan ini justru harus menjadititik transformasi. Di tengah pengurangan transfer pusat, daerah harus bisa berinovasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki," ujar Prof. Pratikno.
Ia menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, serta mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menggali potensi kerja sama eksternal yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menambah pendapatan daerah.
"Yang bisa bertahan sekarang adalah daerah yang mampu menggaet kolaborasi eksternal, baik dengan pihak swasta, akademisi, maupun lembaga lain. Bojonegoropunyabanyak potensi untuk tu,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Menko PMK meminta Pemkab Bojonegoro untuk menginventarisasi tiga hal utama, yakni: (1) Potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk kerja sama dengan pihak eksternal, (2) Kendala yang membutuhkan mediasi atau dukungan pemerintah pusat, dan (3) Program dan kegiatan daerah yang berpeluang untuk disinergikan dengan program- program di bawah koordinasi Kementerian PMK.
Diskusi ditutup dengan optimisme bersama untuk memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. (Kang yon)