Komentar
Situbondo, Infopol.co.id - Aktifitas dugaan prostitusi, peredaran minuman alkohol (minol) tanpa ijin dan perjudian "tjap dji ki/ dadu" diduga masih berlangsung dengan aman di kawasan Eks. Lokalisasi Gunung Sampan Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Rumor imbas di angkat di beberapa media online dan disorot oleh aktifis setempat, aktifitas perjudian disana diduga berpindah-pindah lokasi dan di jam tertentu. Sementara dugaan aktifitas prostitusi dan peredaran minol ilegal masih berlangsung di kawasan tersebut, (Rabu, 11/11/2026).
Dugaan masih beraktifitasnya Eks. Lokalisasi Gunung Sampan sudah menjadi rahasia umum ditengah masyarakat Kota Santri, bahkan di Jawa Timur. Meski beberapa hari lalu dugan aktifitas kawasan tersebut disorot oleh aktifis setempat, namun tidak membuat surut nyali para pengusahanya untuk mengais rejeki di tempat itu.
Lokalisasi yang satu-satunya berada tepat di perbatasan antara Kabupaten Situbondo dan Bondowoso tersebut sudah seringkali di sikapi oleh aktifis dan di viralkan oleh media online setempat, namun anehnya dugaan aktifitas prostitusi, perjudian dan peredaran minol tanpa ijin kawasan tersebut masih terus berjalan meski di jalan masuk kawasan terpampang jelas papan informasi penutupan kawasan tersebut.
Menelusuri dugaan praktik perjudian di kawasan itu, menurut pengakuan beberapa pengakuan warga di pintu masuk kawasan Eks. Lokasi GS, sebut saja Arip (42), meski beberapa kali di tindak namun aktifitas perjudian di kawasan itu tetap ada. Hanya saja, imbas di sorot oleh beberapa media beberapa waktu lalu, lokasinya berpindah-pindah dan buka di jam tertentu.
"Kemarin masih buka, cuman jam tertentu dan lokasinya pindah-pindah, tapi masih disekitar kawasan itu," beber pria yang berprofesi sopir ini.
Pengakuan itu diperkuat penjelasan sebut saja Jack (47). Pria yang kesehariannya berjualan keliling di satu-satunya "kampung ramah-tamah" di Kota Santri Situbondo itu menuturkan jika diduga praktik perjudian masih ada disana, diduga aman dan tak tersentuh aparat.
"Masih ada, aman pak. Kuat itu backing-nya. Cuman pindah-pindah, kadang buka di sekitar jembatan pintu masuk kawasan di RT 30 mas, kadang juga di dekat sekolahan SD itu. Kan kemarin sempat ramai gara-gara ditulis beberapa media itu," celoteh Jack sambil tertawa.
Selain dugaan aktifitas perjudian, dugaan aktifitas seperti peredaran minol tanpa ijin dan prostitusi pun dapat dengan mudah ditemukan disana. Diduga, hampir seluruh rumah-rumah yang menyediakan fasilitas karaoke, diduga semuanya tidak mengantongi ijin sebagaimana lazimnya yang berlaku di Kabupaten yang bertajuk Bumi Sholawat Nariyah ini. Dalam praktiknya, selain menyediakan fasilitas room karoke, rumah-rumah itu diduga juga menyiapkan minol tanpa ijin untuk melengkapi aktifitasnya.
Belum lagi dugaan bisa "dipakai-nya" para pemandu lagu disana. Dengan tarif tertentu, rumah-rumah tersebut diduga bisa berubah fungsi menjadi tempat layanan "esek-esek" bagi para pengunjungnya.
Menelusuri asal muasal dari para pemandu lagu (LC) yang disediakan disana, rumornya mayoritas mereka berasal dari berbagai daerah di pulau Jawa. Didominasi pendatang dari Jawa Barat, aktifitas di kawasan Eks. Lokalisasi Gunung Sampan pun menjadi magnet tersendiri bagi para pria penikmat dunia malam di Kabupaten dengan pesisir pantai terpanjang di Jawa Timur ini.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD LBH TOPAN RI Kabupaten Situbondo Ravi Dwi menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan masih beraktifitasnya kawasan Eks. Lokasi Gunung Sampan. Ravi mendorong dan meminta pihak Polres dan Pemkab Situbondo khususnya Satpol PP melakukan sidak dan memeriksa kelengkapan administrasi perijinan serta memberikan tindakan tegas seperti penyegelan apabila ditemukan pelanggaran di kawasan tersebut.
"Permintaan saya sederhana Pemerintah Kabupaten Situbondo wajib melakukan sidak ke tempat tersebut jika di temukan pelanggaran wajib hukumnya Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan penindakan," tegas Ravi.
Seperti diketahui, untuk tindak pidana perjudian, di KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) — berlaku 2026, dengan gamblang menjelaskan Pasal 426: Penyedia atau bandar judi diancam penjara paling lama 9 tahun atau denda hingga Rp2 miliar; hukuman lebih berat bagi yang menjadikannya mata pencaharian. Dan, Pasal 427: Pemain judi tanpa izin dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda maksimal Rp50 juta.
Sementara itu terkait dugaan aktifitas prostitusi, Pasal 296 KUHP (lama) / Pasal 420 UU 1/2023 (KUHP Baru) dengan jelas mengatur tentang orang yang mata pencariannya atau kebiasaannya sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dengan ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 tahun 4 bulan (atau denda).
Ancaman tersebut bertambah apabila ditemukan unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking. Ancamannya di atur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
- Pasal 2: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.
- Pasal 4: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar negeri diancam dengan pidana penjara 3 sampai 15 tahun dan denda Rp120 juta hingga Rp600 juta.
- Pasal 10 & Pasal 11: Jika tindak pidana melibatkan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, hingga kematian, ancaman pidananya akan diperberat sepertiga dari ketentuan pidana pokok.
- Pasal 12: Apabila tindak pidana dilakukan terhadap anak (perempuan di bawah usia 18 tahun), ancaman pidana penjaranya ditambah sepertiga dari ancaman pidana dalam Pasal 2 sampai Pasal 11.
Terkait peredaran minuman beralkohol (minol) tanpa izin, oplosan, atau yang tidak sesuai standar pangan dikategorikan sebagai tindak pidana serius karena membahayakan kesehatan publik dapat dijerat dengan Pasal 142 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang isinya "Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan pangan olahan (termasuk minol) yang tidak memiliki izin edar diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar." Terkait pengawasan, Perpres No. 74 Tahun 2013 dengan jelas mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
Khusus untuk pengedar/ penjual, Pasal 204 KUHP (lama) / Pasal 470 UU 1/2023 (KUHP Baru) dengan jelas menjerat para penjual, yang menawarkan, atau membagikan barang yang diketahui berbahaya bagi jiwa atau kesehatan (seperti miras oplosan) dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian orang lain, pelaku diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
Saat ini, publik di Kota Santri Situbondo menunggu ketegasan dan keberanian pihak terkait khususnya Polres Situbondo dan Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan tindakan tegas terhadap aktifitas haram tersebut.
Kontributor INFOPOL Jawa Timur IAM/ red, (-bersambung)