Komentar
BANDUNG —Infopol.co.id Penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang melibatkan seorang anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) di wilayah Jawa Barat memicu kebingungan dan tanda tanya di kalangan masyarakat. Pasalnya, perkara yang sempat dihentikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polrestabes Bandung, tiba-tiba bergulir kembali di tingkat Polda Jawa Barat dan berujung penetapan calon suami korban sebagai tersangka — tanpa adanya bukti baru yang ditemukan.
Kasus ini bermula dari laporan dugaan TPKS yang terjadi pada 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Wisma Patrakomala, Bandung. Pihak yang kini ditetapkan sebagai tersangka diketahui adalah calon suami dari oknum Kowad tersebut, yang sebelumnya juga dikabarkan telah membantu perjalanan karier wanita itu hingga lolos menjadi prajurit TNI.
Kejanggalan terlihat jelas ketika perkara yang sudah dihentikan melalui SP3 justru dibuka kembali dan status terlapor langsung dinaikkan menjadi tersangka di lingkungan Polda Jabar. Padahal, tidak ada bukti baru yang muncul pasca diterbitkannya SP3 tersebut. Penetapan tersangka ini dinilai hanya berlandaskan dua alat bukti, yaitu keterangan saksi pelapor dan keterangan ahli dari Komnas Perempuan.
Di sisi proses hukum yang belum jelas, dinamika pribadi oknum Kowad tersebut juga ikut menjadi sorotan. Ia dikabarkan sempat menjalin hubungan dengan calon suaminya yang kini menjadi tersangka, namun di tengah berjalan hubungan tersebut, muncul informasi mengenai keterlibatan asmara dengan pihak lain, termasuk seorang anggota kepolisian maupun rekan seangkatannya.
Tak hanya itu, riwayat penugasan dan kepemilikan aset juga memicu pertanyaan. Perpindahan satuan serta penugasan sebagai ajudan pimpinan dalam waktu yang terbilang singkat dinilai tidak wajar. Sementara itu, kepemilikan sebuah mobil baru senilai sekitar Rp 450 juta juga menjadi hal yang patut diklarifikasi secara terbuka.
Publik pun mendesak pihak berwenang untuk menjelaskan secara transparan dasar hukum penerbitan SP3 di Polrestabes Bandung, serta alasan mendasar mengapa perkara yang sama kembali diproses hingga menetapkan tersangka tanpa adanya bukti tambahan yang cukup.
"Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Namun, penegakan hukum harus jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat," ujar salah satu pengamat hukum.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih terus berupaya mengonfirmasi dan membuka ruang hak jawab kepada semua pihak yang terlibat, baik pihak oknum Kowad, keluarga tersangka, maupun institusi Polrestabes Bandung dan Polda Jawa Barat. (Ed-tim)