Komentar
LAMONGAN. Infopol.co.id - Munculnya data dari BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Wilayah Jatim, Kabupaten Lamongan masuk dalam 10 besar penyumbang pekerja migran di Jawa Timur. Disampaikan Kepala BP2MI Wilayah Jatim Titis Wulandari ketika bersilaturrahim dengan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi didampingi Kadisnaker Lamongan Agus Cahyono, pada Jum’at (23/9) di ruang kerja rumdin (rumah dinas) bupati, jumlah pekerja migran Lamongan yang tercatat secara resmi sejak 2018 hingga saat ini adalah 1.283 migran dan tersebar di Taiwan, Malaysia, Hongkong.
“Lamongan masuk dalam 10 besar penyumbang pekerja migran di Jatim, yang tercatat di kami 1.283, rata-rata Taiwan, Malaysia, Hongkong, ini yang legal. Sepanjang 2018 hingga 2022, terdapat 20 warga Lamongan ke Jepang, juga Korea Selatan bekerja di bidang manufaktur atau operator di pabrik. Peluangnya masih banyak, karena memang Taiwan dan Malaysia sudah buka kembali, gaji sekitar 10 juta untuk sektor domestik, rumah tangga. Kalau manufaktur lebih besar sekitar 15 juta,” kata Titis Wulandari.
Titis juga menyampaikan maksud kedatangannya untuk mengajukan kerjasama dengan Pemkab Lamongan dalam kesempatan tersebut. Dimana dalam kejasama tersebut nanti, calon migran akan difasilitasi pelatihan, penempatan, juga perlindungan.
“Maksud kedatangan kami, selain ingin bersilaturrahim juga mengajukan kerjasama dengan Pemkab Lamongan. Perjanjian ini terkait pelatihan atau sosialisasi, penempatan, dan perlindungan,” tambahnya.
Disampaikan Kadisnaker Lamongan Agus Cahyono, hingga sekarang tercatat 381 pekerja migran Lamongan yang sudah memiliki ID dan bekerja di sektor formal seperti pabrik, pertukangan, dan perkebunan. “Tahun ini, sampai bulan ini yang sudah ber-ID 381, pekerja sektor formal. Pekerja Migran Indonesia asal Lamongan sudah tidak ada pekerja sektor informal, yang sebelum pandemi rata-rata 500 sampai 600 orang per tahun,” katanya.
Menanggapi rencana kerjasama antara BP2MI dengan Pemkab Lamongan, bupati Yuhronur efendi mengaku siap membantu. Hal tersebut adalah guna memberikan kesempatan bagi warga Lamongan bekerja sebagai pekerja migran sektor formal, memberikan kesejahteraan, juga perlindungan sistem dalam pekerja.
“Secara prinsip saya siap bekerjasama dengan BP2MI. Apa yang diperlukan dari Pemkab misalnya pelatihan, kami siap membantu. Ini untuk memberikan kesempatan bagi warga Lamongan bekerja sebagai pekerja migran di sektor formal dan peningkatan kesejahteraan. Juga untuk mengurangi pekerja migran yang illegal, untuk perlindungan dari pemerintah,” Yuhronur menanggapi. (R Har)