MALANG, INFOPOL.CO.ID — Penanganan kasus dugaan penjemputan paksa dan pemerasan senilai belasan juta rupiah terhadap seorang warga di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, terus menjadi sorotan publik. Kasus yang diduga melibatkan oknum anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Malang ini kini menjadi ujian nyata bagi komitmen institusi dalam menegakkan integritas di jajarannya.
Hingga saat ini, media masih berupaya mengonfirmasi perkembangan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Malang. Namun, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi terkait rincian proses maupun hasil yang telah dicapai sejauh ini.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, menegaskan komitmen kepolisian untuk menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar kode etik maupun aturan hukum. Terkait perkembangan teknis pemeriksaan di tingkat wilayah, ia mengarahkan konfirmasi lebih lanjut ditujukan langsung kepada pihak Polres Malang.
Kapolres Malang, AKBP Rulian Syauri, menyatakan bahwa penanganan perkara telah berjalan sesuai prosedur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
"Penanganan sudah prosedural. Namun Polres terus membuka diri apabila ada pihak yang merasa dirugikan dalam perjalanan penanganan perkara tersebut. Silakan laporkan ke Propam Polres," ujar AKBP Rulian Syauri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (15/11/2026) malam.
Perkembangan ini beriringan dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang berulang kali mengingatkan seluruh jajaran bahwa kewenangan kepolisian merupakan amanah yang bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia. Kapolri juga menegaskan agar setiap anggota menjaga kehormatan institusi dan tidak menyalahgunakan wewenang untuk pemerasan, suap, maupun rekayasa perkara.
Elemen masyarakat dan pemerhati hukum pun berharap proses ini berjalan transparan dan akuntabel hingga tuntas, guna mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri (ed-tim)

Komentar