Komentar
Bojonegoro - infopol.co.id Menjelang bergulirnya kompetisi sepak bola Liga 3 pada Oktober 2026, masa depan Persibo Bojonegoro kembali menjadi perhatian.
Perwakilan suporter Persibo mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait keberlangsungan klub kebanggaan masyarakat Kota Ledre tersebut.
Audiensi yang berlangsung pada Jumat (18/9/2026) itu dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, jajaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadinpora), serta Kepala Satpol PP Bojonegoro.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka, suporter membawa sejumlah persoalan yang dinilai penting untuk segera mendapat perhatian, terutama menyangkut dukungan finansial, promosi klub, hingga fasilitas stadion.
Salah satu poin yang dibahas adalah posisi Persibo sebagai klub profesional.
Dengan status tersebut, pembiayaan klub tidak lagi bersumber dari APBD dan harus mengandalkan pendanaan dari pihak swasta.
Di tengah persiapan menghadapi laga pembuka Liga 3 pada Oktober mendatang, suporter berharap ada keterlibatan perusahaan milik daerah (BUMD) untuk membantu menopang kebutuhan Persibo.
Pemkab Bojonegoro pada prinsipnya menyatakan terbuka untuk memberikan dukungan.
Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa dukungan tersebut harus ditempuh melalui mekanisme yang sesuai aturan.
Persoalan yang menjadi perhatian Pemkab adalah belum adanya komunikasi maupun pengajuan proposal resmi dari manajemen Persibo.
Pemkab menyebut, pemerintah dapat membantu menjembatani Persibo dengan calon sponsor maupun pihak terkait lainnya apabila manajemen klub menyampaikan kebutuhan secara resmi melalui proposal dan prosedur administrasi yang berlaku.
Tak hanya soal pendanaan, suporter juga mengusulkan agar videotron yang tersebar di sejumlah kecamatan dimanfaatkan untuk meningkatkan gaung Persibo di tengah masyarakat.
Melalui media tersebut, informasi mengenai pertandingan maupun agenda Persibo diharapkan bisa lebih mudah diketahui masyarakat.
Pemkab menjelaskan bahwa videotron merupakan fasilitas milik negara.
Karena itu, penggunaannya membutuhkan permohonan resmi dari pihak yang memiliki legalitas, baik manajemen klub maupun lembaga suporter yang resmi.
Usulan lain yang cukup menarik adalah dukungan terhadap penjualan merchandise klub.
Suporter mengusulkan agar Bupati Bojonegoro menerbitkan surat edaran yang mewajibkan ASN membeli jersey orisinal Persibo.
Namun, usulan tersebut tidak bisa diterapkan dalam bentuk kewajiban.
Bupati menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengeluarkan surat edaran yang memaksa ASN membeli produk tertentu karena pembelian jersey merupakan ranah bisnis.
Meski demikian, pemerintah tetap dapat mendorong masyarakat untuk membeli dan menggunakan merchandise resmi Persibo sebagai bentuk dukungan terhadap klub.
Persoalan fasilitas stadion juga menjadi bagian penting dalam audiensi tersebut.
Suporter mempertanyakan kelanjutan pembangunan stadion yang diharapkan dapat menjadi markas representatif bagi Persibo.
Pemkab Bojonegoro menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini membuat pemerintah harus menyusun skala prioritas.
Anggaran daerah disebut mengalami penurunan menjadi sekitar Rp6,2 triliun.
Sejumlah sektor vital menjadi prioritas, termasuk layanan kesehatan gratis melalui rumah sakit dan puskesmas serta pembenahan Pasar Kota yang dinilai memiliki peran penting terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, pembangunan stadion baru belum menjadi prioritas utama.
Pemkab menilai stadion yang tersedia saat ini masih dapat digunakan.
Karena itu, opsi yang lebih memungkinkan adalah melakukan perbaikan dan revitalisasi fasilitas stadion secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. (Kang yon)