Bojonegoro - infopo.co.id Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro memfasilitasi dan audiensi bersama perwakilan masyarakat Kelurahan Jetak, Kecamatan Bojonegoro, untuk Pembahasan dan persoalan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kawasan sempadan Sungai Bengawan Solo,
Audiensi digelar dalam Ruang Komisi A DPRD Bojonegoro tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi A bersama Kepala BBWS Bengawan Solo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Hukum, Camat Bojonegoro, Lurah Jetak, serta perwakilan kelompok masyarakat (Pokmas) PTSL Kelurahan Jetak.
Pertemuan tersebut menjadi ajang forum untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus dipertemukan pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan mengenai persoalan PTSL yang berada di kawasan sempadan Sungai Bengawan Solo itu.
"Dalam audiensi", Komisi A DPRD Bojonegoro mendorong adanya penjelasan secara luas mengenai proses administrasi dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan PTSL di wilayah tersebut. Pembahasan juga memperhatikan aspek kawasan sempadan sungai yang menjadi bagian dari kewenangan pengelolaan sumber daya air.
Makah Komisi A menilai persoalan pertanahan perlu ditangani secara cermat dengan memperhatikan dasar hukum, administrasi, kondisi faktual di lapangan, setiap informasi dan data dari masing-masing pihak perlu dikaji secara bersama sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Kepala BBWS Bengawan Solo juga menjadi bagian penting dalam audiensi untuk memberikan penjelasan terkait ketentuan kawasan sempadan Sungai Bengawan Solo. Makah itu diperlukan agar pembahasan persoalan PTSL memiliki gambaran yang jelas, terutama terkait status dan fungsi kawasan sungai tersebut.
Disisi lain makah Komisi A mendorong agar masyarakat mendapatkan informasi dan jelas mengenai proses maupun status persoalan yang sedang dibahas. Terutama Penyampaian informasi secara terbuka diharapkan dapat mencegah perbedaan pemahaman sekaligus memberikan kepastian mengenai langkah yang akan ditempuh.
Komisi A selanjutnya mendorong koordinasi lebih lanjut antara pemerintah daerah, BBWS Bengawan Solo, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Penyelesaian persoalan diharapkan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus memfasilitasi komunikasi antarpihak agar persoalan PTSL di Kelurahan Jetak dapat memperoleh kejelasan dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Kita harus bersinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BBWS Bengawan Solo, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat, diharapkan pembahasan persoalan PTSL di Kelurahan Jetak dapat maksimal dan menghasilkan kepastian secara aturan Hukum. (Kang yon)

Komentar