KomentarAbsen Tanpa Alasan: Bukti Kepala Dinas Sosial Tak Layak Tangani Isu Narkoba
Oleh:
Herman Sjahthi, M.Pd., M.Th., CBC.
(Akademisi & Aktivis)
Banyuwangi, Infopol.co.id -
Ketidakhadiran Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025 menjadi sebuah sinyal buruk dan ironi yang tak terbantahkan. Di tengah peringatan hari penting yang mengusung semangat kolektif melawan bahaya laten narkoba, justru pejabat tertinggi yang bertanggung jawab terhadap isu-isu sosial memilih untuk absen tanpa alasan yang transparan dan dapat diterima publik. Hal ini menimbulkan kesan kuat bahwa Dinas Sosial tidak memiliki sensitivitas serta empati terhadap permasalahan sosial krusial yang sedang dihadapi masyarakat. Ketika lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan sosial justru tidak hadir, maka pertanyaannya: kepada siapa rakyat harus berharap?
Secara normatif, Dinas Sosial adalah institusi negara yang bertanggung jawab atas perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks tersebut, kehadiran Kepala Dinas dalam acara peringatan HANI bukan hanya simbolik, melainkan bentuk komitmen moral dan tanggung jawab publik. Ketidakhadiran tanpa penjelasan jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab institusional dan menunjukkan minimnya kepemimpinan yang visioner serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Apalagi jika kemudian tanggung jawab kehadiran tersebut hanya dialihkan kepada staf bawahan yang bahkan tidak memiliki kapasitas substansial dalam menjawab persoalan narkotika secara strategis.
Lebih dari itu, ketidakhadiran ini dapat dimaknai sebagai bentuk pembiaran terhadap peredaran dan dampak narkoba yang kian menggurita di masyarakat, termasuk generasi muda Banyuwangi. Padahal, peringatan HANI adalah momentum penting untuk membangun sinergi antar lembaga, memperkuat pesan-pesan edukatif, dan menggalang komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga rehabilitasi. Ketika kepala instansi yang memiliki tanggung jawab langsung atas korban narkotika justru absen dalam acara semacam ini, maka publik berhak mempertanyakan ke mana arah kebijakan sosial yang dijalankan oleh dinas tersebut.
Pemerintah daerah seharusnya menjadi pihak yang mengambil inisiatif dalam memerangi bahaya narkoba, bukan justru bersikap pasif dan menyerahkan tanggung jawab moral kepada pihak lain. Dalam konteks ini, Kepala Dinas Sosial semestinya tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memberikan kontribusi sebagai narasumber yang mampu menjelaskan strategi dan arah kebijakan sosial dalam menanggulangi masalah narkoba di wilayah Banyuwangi. Ketidakhadiran tanpa klarifikasi resmi bukan hanya mencederai semangat kolaborasi, tetapi juga mencoreng kredibilitas pemerintah di mata masyarakat yang selama ini berharap banyak pada peran aktif institusi negara.
Sudah saatnya Bupati Banyuwangi melakukan evaluasi serius terhadap kinerja para kepala dinas, khususnya yang gagal memahami urgensi agenda-agenda sosial strategis seperti peringatan HANI. Sebab ketidakhadiran semacam ini tidak bisa dimaafkan hanya dengan alasan administratif atau rutinitas birokrasi. Rakyat Banyuwangi membutuhkan pemimpin-pemimpin dinas yang memiliki komitmen, kepekaan sosial, serta keberanian berdiri di garis depan dalam menghadapi tantangan kemanusiaan. Jika Kepala Dinas Sosial tidak mampu menunjukkan kepemimpinan dalam isu sepenting ini, maka patut dipertimbangkan untuk diganti oleh sosok yang lebih layak dan berintegritas.
Red.